Internasionalisme Dalam Persatuan Buruh dan Rakyat

“Bangun lah kaum yang terhina, bangun lah kaum yang lapar

Kehendak yang mulia dalam dunia, senantiasa bertambah besar
Lenyapkan adat dan paham tua, kita rakyat sadar sadar
Dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita
Perjuangan penghabisan, kumpul lah melawan
Dan Internasionale pasti di dunia”
Sudah cukup sering kita membicarakan sejarah May Day. Peristiwa Haymarket yang meninggalkan ratusan korban, serta meluasnya tuntutan 8 jam kerja yang pada akhirnya dimenangkan oleh klas buruh. May Day dapat dimaknai sebagai peringatan atas korban dan kemenangan perjuangan 8 jam kerja yang dirasakan klas buruh sekarang ini. Tetapi memaknai May Day sekedar itu tidak harus membawa kita turun ke jalan. Memperingati korban dan kemenangan bisa dilakukan dimanapun tanpa melakukan aksi unjuk rasa (protes), seperti himbauan pemerintah klas pemodal kepada buruh.
Beruntung lagu ‘internasionale’ diatas diciptakan dan sering dinyanyikan tiap tahunnya dalam May Day di banyak negara dengan beragam bahasa. Liriknya menuntun klas buruh dimanapun untuk terus berjuang selama masih terhina dan lapar hingga kemenangan akhir internasional dicapai. Atas alasan itu organisasi buruh internasional mencetuskan Hari Buruh Internasional yang saat ini sudah diperingati oleh klas buruh di hampir semua negara. Yakni agar klas buruh terus memperkuat ikatan klasnya secara internasional. May Day dengan demikian adalah wujud internasionalisme klas buruh.
Namun demikian, itu tidak berarti seluruh klas buruh memiliki watak Internasional. Tidak berarti pula dengan watak internasional, klas buruh tiap negeri tidak terikat pada tugas menaklukkan klas pemodal di negerinya masing-masing. Tetapi bagaimana menempatkan watak internasional klas buruh dalam perjuangan di tiap negeri?
Negara Klas Pemodal
Walaupun telah mendunia, kapitalisme tetap tidak akan berkembang di suatu negeri tanpa adanya kekuasaan negara (klas pemodal). Negara lah yang merawat dan membesarkan kapitalisme hingga pada bentuk yang sekarang, dan yang saling menentukan hubungannya secara internasional dalam rantai kapitalisme. Oleh kekuasaan negara pula, kapitalisme tidak bisa dipandang sama di tiap negeri, dan tidak bisa pula dipandang memiliki hasil yang sama terhadap masyarakat di tiap negeri, yakni klas pemodal dan rakyat pekerjanya. Ingat, bahwa kemenangan tuntutan 8 jam kerja pun tidak pernah terjadi serentak secara internasional. Setiap negeri punya tahap yang berbeda dalam menjalankannya.
Perbedaan ini juga sering nampak pada permukaan yang lebih luas: klas buruh di negeri-negeri maju lebih banyak terlibat dalam serikat buruh dibanding klas buruh di Indonesia. Klas pemodal di negeri-negeri maju lebih mampu berproduksi dengan teknologi tinggi bahkan ramah lingkungan, klas pemodal Indonesia hanya mampu berproduksi dengan teknologi rendah. Perwakilan klas pemodal di negeri-negeri maju lebih rela mundur dari jabatannya–demi kelangsungan klas pemodal secara keseluruhan, perwakilan klas pemodal di Indonesia lebih mempertahankan jabatannya karena lebih tergantung pada akses terhadap negara bagi kelangsungan klasnya. Banyak lagi hal khusus lain yang dapat membedakan masyarakat kapitalis di satu negeri dengan negeri yang lain. 
Demikian walaupun terdapat benang merah dari setiap masalah rakyat pekerja sedunia oleh kapitalisme, setiap negeri tetap memiliki masalah khususnya sendiri. Masalah khusus tiap negeri lahir dari sejarah tiap negeri yang menentukan cara klas pemodal tiap negeri berkuasa dan cara mereka mengeksploitasi alam serta manusianya. Masalah khusus sering juga berarti cara yang khusus dari rakyat pekerja tiap negeri dalam menaklukkan klas pemodalnya.
Kapitalisme pada akhirnya harus dihancurkan dari masing-masing negeri, dan membuat musuh utama klas buruh adalah klas pemodal yang berkuasa di masing-masing negeri. Namun di Indonesia dan beberapa negara industri terbelakang lainnya, dalam menghadapi klas pemodal, klas buruh lebih terikat dengan klas-klas lain diluar dirinya. Selain karena jumlah populasi yang tidak mencapai mayoritas masyarakat, juga karena terdapat lebih banyak klas dan pertentangan klas lain diluar buruh-pemodal yang ikut mempengaruhi pertempuran buruh-pemodal itu sendiri.
Klas buruh Indonesia berhadapan dengan situasi dimana perjuangan untuk upah layak lebih berkaitan dengan perjuangan tani untuk tanah, lebih berkaitan dengan perjuangan pemuda untuk pendidikan dan pekerjaan. Singkatnya, lebih berkaitan dengan perjuangan rakyat secara umum untuk demokrasi dan kesejahteraan. Tentu tidak mudah menjadikan perjuangan klas-klas lain terhadap klas pemodal sebagai perjuangan yang menyatu dibawah panji penghancuran kapitalisme. Tapi lebih tidak mungkin untuk menghancurkan kapitalisme dengan kekuatan klas buruh sendirian.   
Disini klas buruh berkepentingan atas bertumbuhnya gerakan rakyat secara umum bagi kepentingan klasnya. Terkhusus kaum tani yang semakin dimiskinkan oleh kapitalisme, dan masih menjadi tenaga produksi yang penting dalam menentukan perubahan mendasar di Indonesia.
Buruh Untuk Rakyat
Bukan suatu kebetulan bila kapitalisme dalam perkembangannya telah masuk ke pertanian dan membawa pertentangannya dengan kaum tani. Sudah sejak orde baru, tepatnya saat diluncurkannya ‘revolusi hijau’, klas pemodal mendapat angin segar untuk melakukan kapitalisasi di dunia pertanian. Namun bukan berarti kaum tani secara keseluruhan sudah menjadi klas buruh (yang mendapatkan penindasan upah). Hanya sebagian saja kaum tani yang dapat disebut buruh-tani, karena tidak memiliki tanah atau bekerja dengan diupah, baik dalam pertanian maupun perkebunan. Namun populasi terbesar kaum tani masih tetap merupakan petani penggarap dan pemilik tanah kecil yang semakin dicekik oleh tingginya harga kebutuhan pertanian (benih, pupuk, obat, mesin, dll), tingginya harga sewa atau bagi hasil tanah, dan rendahnya harga hasil panen. Kaum tani dikepung dari segala penjuru untuk menyerahkan tanah-tanah mereka kepada tuan tanah ataupun pemodal.
Peran tuan tanah tentu masih ada dalam penindasan terhadap kaum tani. Di berbagai daerah, tuan tanah masih berperan menentukan sistem sewa tanah atau bagi hasil yang memberatkan kaum tani penggarap. Ditambah faktor dimana tuan tanah biasanya juga adalah pemimpin adat atau pemimpin agama yang mengikat kaum tani pada sikap tunduk. Namun demikian, kekuasaan tuan tanah semakin dibatasi oleh klas pemodal. Para tuan tanah semakin didorong bekerjasama hingga tergantung dengan klas pemodal dalam mengelola tanah, dan secara perlahan tuan tanah juga mulai berganti rupa menjadi klas pemodal. Namun perubahan tersebut terjadi tanpa sepenuhnya melepas adat-budaya peninggalan feodal yang masih menguntungkan mereka. Dalam politik, ini dapat disejajarkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sistem pemerintahan feodal (tanpa pemilihan) yang berada dibawah sistem pemerintahan demokrasi pemodal. 
Dilihat dari struktur penguasaan tanah, hanya 0,2% penduduk saja yang sedang menguasai 56% aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah. Disamping itu, 35% daratan Indonesia telah dikuasai oleh para pemodal lewat 1.194 kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Negara klas pemodal tentu punya andil besar dalam memberi ruang bagi klas pemodal untuk menguasai tanah ketimbang memberikan penguasaannya pada kaum tani. Izin penguasaan lahan pun telah mencapai rekor terlama sepanjang sejarah sejak kolonial, yakni 95 tahun.
Dari kenyataan itu, kaum tani saat ini dikepung dalam dua pertempuran klas sekaligus. Di satu sisi dengan pemodal, di sisi lain dengan tuan tanah. Dalam menghadapi klas pemodal, baik kapitalis pertanian, perusahaan tambang maupun perkebunan, kaum tani berjuang untuk mempertahankan kepemilikannya atas tanah (kecil) mereka, atau memperjuangkan tanah-tanah yang pernah diserobot oleh negara maupun korporasi. Disaat yang sama kaum tani juga berjuang untuk akses terhadap bahan-bahan pertanian yang lebih murah serta jaminan atas hasil panen yang lebih baik. Sedangkan dalam menghadapi tuan tanah, kaum tani berjuang untuk sistem sewa tanah atau bagi hasil yang lebih berpihak pada kaum tani.
Klas buruh tentu harus memformulasikan program perjuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah kaum tani secara keseluruhan. Klas buruh harus turut membantu pertempuran kaum tani, yang dalam banyak segi juga menguntungkan pertempuran klas buruh dengan klas pemodal. Program untuk kaum tani ini sering disebut oleh banyak kaum tani dan aktivisnya sebagai reforma agraria.
Kita bersepakat dengan reforma agraria untuk kaum tani. Namun dalam mengajukan program ini, klas buruh perlu menyadari masa depan masyarakat yang akan dipimpinnya. Dalam masyarakat yang bebas dari kapitalisme, kaum tani adalah pemilik sekaligus pekerja di pertanian kolektif dan modern dibawah dewan-dewan tani. Sama halnya klas buruh di pabrik-pabrik yang dikelola secara kolektif dibawah komite pabrik dan dewan buruh. Sehingga melalui reforma agraria, klas buruh perlu memajukan kaum tani untuk membentuk dewan-dewan tani.
Tentu ini tidak berarti bahwa kepemilikan individu tani atas tanah dilarang. Kaum tani perlu dijamin haknya dalam memiliki tanah. Tetapi perlu menekankan apa yang dikatakan Soekarno, bahwa tanah adalah untuk mereka yang mengerjakannya. Namun dalam pemerintahan klas buruh dan rakyat ke depan, klas buruh perlu menawarkan suatu reforma agraria dengan bentuk kepemilikan kolektif bagi pengelolaan yang modern dan ekologis. Buruh tani adalah bagian utama yang perlu dipromosikan untuk masuk ke dalam pertanian kolektif ini, karena juga merupakan bagian dari klas buruh dan lebih dulu bekerja secara kolektif atas tanah. Untuk mewujudkan itu, tanah-tanah milik tuan tanah dan kapitalis pertanian tentu harus dinasionalisasi untuk diserahkan haknya kepada kaum tani (baik buruh tani maupun tani penggarap).
Namun di tahap sekarang dibawah kapitalisme, adalah perlu untuk memperjuangkan tanah agar dimiliki kaum tani (bahkan secara individual) ketimbang membiarkannya berada dibawah kekuasaan pemodal maupun tuan tanah. Pembatasan kepemilikan sekaligus jaminan kepemilikan minimal atas tanah yang terkandung dalam UUPA 1960 dapat dikedepankan sebagai pendekatan awal gerakan kaum tani bagi reforma agraria.
Demikian juga terhadap kaum pemuda, pengangguran maupun borjuis/pedagang kecil yang terhuyung-huyung tanpa masa depan dalam kapitalisme. Pendidikan, kesehatan, perumahan dan lapangan pekerjaan yang layak perlu dibawa klas buruh untuk membantu penghidupan rakyat banyak sekaligus mengajaknya bergerak dalam satu barisan. Namun disaat yang sama, solusi mendasar untuk menghancurkan kapitalisme juga perlu semakin didorong ke bentuk perjuangan politik bersama.
Dengan turun tangan berjuang untuk masalah-masalah rakyat, bukan berarti klas buruh tenggelam dalam perjuangan yang berisikan reforma-reforma semata. Melainkan suatu cara bagi klas buruh untuk meningkatkan kapasitas politiknya, sekaligus cara untuk memenangkan klas-klas tertindas lain untuk menjadi ‘klas buruh’ secara politik, yang menjadi penting bagi dukungan klas tertindas lain terhadap tugas internasional klas buruh.    
Watak dan Tugas Internasional
Penting mengingat sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia telah mendapat kontribusi dukungan dari klas buruh secara internasional. Klas buruh maritim Australia bahkan pernah melakukan mogok pada kapal-kapal yang akan membawa logistik dan persenjataan imperialis ke Indonesia.
Klas buruh dianggap pelopor, salah satunya karena klas buruh tidak memiliki kepentingan atas adanya sekat-sekat negara yang dibangun oleh klas pemodal. Klas buruh menolak globalisasi bukan karena takut pada datangnya klas buruh dari negeri-negeri lain, tetapi karena menolak perdagangan bebas yang mendorong menguatnya dominasi modal terhadap klas buruh dan rakyat secara umum. Disini klas buruh perlu menempatkan watak internasionalnya untuk tidak membangun organisasi buruh berdasarkan agama, suku dan etnis di tiap negeri. Disaat yang sama klas buruh justru harus menolak segala politisasi dan penggunaan kepentingan SARA di setiap negeri. Hal ini karena dalam sejarahnya, politisasi SARA dilakukan oleh klas pemodal untuk memecah kesatuan klas-klas tertindas. Disaat yang sama klas buruh di dunia memiliki agama, suku dan etnis yang bermacam-macam yang tak bisa digunakan untuk kepentingan SARA itu sendiri.
(Tulisan ini dimuat dalam Koran Arah Juang Edisi III)
Kirta Braja (KPO PRP Jatabek)

Author Profile

Redaksi Ngemper
Ngemper adalah situs tempat anda berbagi opini dan cerita, kami membebaskan dengan nalar senakal apapun, secabul apapun dan se mesum apapun, ruang ini lah tempat kalian, jangan lupa ngopi dan bahagia !
Bagikan Dengan Cinta !
Esai
×
Hallo Ngemperian !
Ada yang bisa kami bantu ?