Citra Politik Yang Bengkok

“Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya dan jika politik itu bengkok, sastra akan meluruskannya.

(John F Kennedy)

Kalimat pembuka di atas  sengaja dipilih oleh Edward Douwes Dekker atau yang lebih masyhur dengan nama penanya, Multatuli, saat mulai berceritra. Ia menulis novel yang diberi judul Max Havelaar. Sebuah karya yang kemunculannya kemudian menghentakkan kesadaran warga dunia akan prilaku tidak manusiawi di tanah Hindia Belanda, tepatnya di kawasan Lebak Banten, tempat ia bertugas sebagai asisten residen. Di atas tanah itu, ia banyak  menyaksikan  kekejian  para petinggi setempat, baik pejabat asing seperti dirinya,  maupun pejabat lokal sendiri. Tidak jarang aksi brutal  dilegalkan atas nama kekaisaran Negeri Kincir Angin, sebuah imperium di bawah komando Ratu Wilhelmina, selaku penguasa saat itu. Saat nalurinya tidak sanggup melihat kenyataan itu lebih lama. Maka ia berniat menentang. Dan dengan bersenjatakan sastralah, ia menyuarakan perlawanan. Perlawanan yang kiranya dibutuhkan untuk meluruskan praktik politik yang telah bengkok.

Soal pilkada, tidak lama lagi kontestasi level daerah yang digelar secara serentak itu akan tiba. Mengenai jadwal penyelenggarannya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu. Menurut kabarnya, kontestasi itu akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang dan  diikuti 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Intip Lainnya Disini

Memang ajang berebut kursi selalu mendapat sorotan banyak mata. Bahkan menjadi buah bibir di mana- mana. Tidak hanya bisa didengar di tengah kerumunan kaum berdasi, yang mengaku sebagai pemuncak kelas. Melainkan juga, topik yang sama dengan mudahnya ditemukan pada perbincangan bapak-bapak yang lagi ngeronda. Sederet nama kontestan laris dibicarakan. Mungkin setenar Ronaldo atau Messi, jika saja topiknya adalah si kulit bundar.

Bermula saat pertarungan di pilgub Jakarta kemarin, tensi politik kian hari semakin meninggi. Ada saja isu yang digoreng. Saking tingginya, hingga yang awam pun mendadak angkat suara, berlagak bak seorang pakar. Padahal suaranya tidak lebih dari sekadar bising yang turut menambah pekak di telinga saja.

Dewasa ini, citra positif atas politik telah jauh mengalami kemerosotan. Bahkan hal baik yang masih tersisa darinya nyaris sirna. Barangkali sudah banyak yang muak dengan apa yang sudah-sudah. Tapi, anggapan miring yang disandarkan pada politik tentu adalah buah dari praktik politik yang diperkenalkan kepada masyarakat selama ini. Tersandungnya para praktisi politik ke dalam kasus-kasus besar adalah salah satu penyebab hilangnya kepercayaan terhadap ajang serupa ini. Belum lagi jika ditambah dengan janji-janji manis yang pernah digemborkan pada perhelatan sebelumnya yang kini belum juga terealisasi nyata di lapangan.

Intip Juga “Modifikasi Agama Hingga Fragmentasi di Tubuh Islam Indonesia”

Nah, oleh sebab lunturnya nilai luhur pada politik ini, maka sangat wajar jika kenyataan seringkali menempatkan kata politik pada istilah yang tidak sedap di telinga. Misalnya, kebiasaan mensejajarkan makna politik dengan akal bulus. Ketika terperdaya, orang-orang biasa menyebutnya sedang dipolitiki. Kata busuk pun tak luput mengekor di belakangnya. Dugaan  itu akan tumbuh subur, jika para praktisinya masih menampakkan wajah yang serupa. Padahal Aristoteles jauh sebelumnya telah mengingatkan bahwa guna politik dalam bernegara adalah memanusiakan manusia. Maksudnya, politik wajib hadir sebagai kendaraan untuk menuju kemaslahatan bersama. Dan kepada mereka yang terpilih memangku jabatan, seharusnya bertugas untuk mewujudkan cita bersama itu.

BACA !  Derita Tuan Tanah

Sudah lama saya tidak melibatkan diri dalam pesta ini. Seperti menggunakan hak pilih di balik bilik suara. Bukannya tidak berharap perubahan apa-apa kepada mereka yang berniat mengabdikan diri dengan duduk di kursi kepemimpinan. Tentu saya masih merawat harapan itu. Hanya saja, pesimis tetap ada. Pesimis bahwa  hari itu akan tiba, jika terapan polanya masih begitu-begitu saja. Sebagaimana yang dikemukakan Mas Phutut dalam catatan politiknya. Katanya jika penetapan peta politik tidak tepat, maka hasilnya akan begitu juga. Ada empat point katanya yang memberi hasil pada kontestasi yang itu-itu juga. Termasuk yang kerap  terjadi belakangan adalah kebiasaan berbagi jatah di kalangan para kolega. Menunjukkan bahwa agenda politik hanyalah jalan berebut dan berbagi kuasa.

Umbu Pariangu dalam tulisannya “Stok Pemimpin di Pilkada” yang dimuat oleh Geotimes mengatakan bahwa rakyat terkepung oleh keterbatasan memilih. Sebab calon yang disuguhkan pun terkesan itu-itu saja. Sebenarnya calon potensial banyak tersedia, namun tidak berarti mereka akan dipinang oleh parpol. Sebab, banyak syarat yang harus mereka penuhi. Termasuk popularitas dan dana. Oleh syarat-syarat ini, terkadang para kandidat potensial harus rela tergantikan bahkan oleh mereka yang pernah bermasalah dan memiliki catatan kelam dahulu. Mochtar Mohammad adalah salah satu contoh yang disebut dalam tulisan Umbu. Ia pernah menyalahgunakan wewenang kala menjabat. Dan anehnya, kini ia kembali diusung. Sangat terkesan bahwa target utama bukanlah cerita tentang kesejahteraan bersama. Bagaimana tidak, jika tindakan yang dipilih sama saja dengan sadar menceburkan diri ke dalam lubang yang itu lagi. Sebab pertanyaannya, Janji apa yang harus dipercaya oleh mereka yang nyata telah ingkar sebelumnya?

Intip Juga “Kapitalisme Global dibalik Kampanye Anti-Tembakau dari Masa ke Masa

Saya tidak akan menyangkal. Bahkan sepenuhnya akan mengamini jika pengajuan diri untuk memikul amanah adalah sebuah kemuliaan bagi yang memilihnya. Berteriak ingin mendahulukan kepentingan khalayak sebelum kehendak sendiri, sudah pasti adalah i’tikad baik. Dan tidak semua orang akan jantan menyanggupinya. Apalagi jika sampai berani menyebut sumpah di bawah ayat-ayat-Nya. Itu membuktikan kesiapan menaruh harapan orang-orang di atas pundaknya. Tetapi perlu diingat, bahwa hal itu tidak akan terhenti sampai di situ. Sebab, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah yang disumpahkannya akan sebangun dengan apa yang akan dijalankannya? Kalau jawabnya adalah  tidak, maka yang dipertontonkan oleh mereka saat bersumpah adalah kepura-puraan. Hal ini akan menambah catatan buruk bagi citra politik kedepannya. Sebab, seluhur apapun alasan yang melatar belakangi lahirnya politik dahulu, tak akan mampu membersihkan kembali citranya, jika para praktisinya senang menabur noda.

BACA !  Malam Parepare dan Sepenggal Masa Lalu

Menjelang perhelatan ini, tentu kita masih menanti adanya secercah harapan. Harapan akan lahirnya pemimpin-pemimpin  sejati. Layaknya seorang pemimpin yang kedatangannya begitu dielukan. Pemimpin yang kiranya dianggap mampu mewujudkan harapan berdasar pada kehendak rakyat. Walau tiap kali menyirami harapan ini, rasa pesimis juga semakin menancapkan akarnya. Tapi itu tak harus menjadi alasan harapan melayu. Panjatan do’a harus senantiasa menggema. Sebab, berhenti berharap adalah menghendaki mati.

Agar harapan itu tidak berujung tahayul, sekali lagi sastra harus turun tangan. Sebagaimana yang dimaksudkan John F Kennedy di atas. Meluruskan apabila praktik politik yang bengkok masih terus terulang.

Abdurrahman Abdullah / Kangur

Author Profile

Redaksi Ngemper
Ngemper adalah situs tempat anda berbagi opini dan cerita, kami membebaskan dengan nalar senakal apapun, secabul apapun dan se mesum apapun, ruang ini lah tempat kalian, jangan lupa ngopi dan bahagia !
Bagikan Dengan Cinta !
Esai, Terbaru
×
Hallo Ngemperian !
Ada yang bisa kami bantu ?